Karena adanya kesalahan prosedur tersebut, Kementerian LHK akan masuk untuk mendalami pelaksanaan revitalisasi Monas. Tidak hanya itu, Kementerian LHK juga sudah menurunkan Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) untuk mengumpulan fakta dan data terkait kegiatan revitalisasi Monas. “Mereka sudah turun ke lapangan untuk melihat izin kegiatan yang direncanakan untuk revitalisasi Monas itu dalam kegiatan apa. Ia sendiri mendukung tindakan tegas dari Komite Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Barat, yaitu memberhentikan sementara pembangunan Revitalisasi Monas yang sedang dikerjakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. “Pak Mensesneg kan sudah minta sebagai komisi pengarah, revitalisasi Monas dihentikan,” tuturnya.

Source: Suara Pembaruan January 28, 2020 12:56 UTC