JawaPos.com – Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu menanggapi penyelenggaraan sosialisasi RKUHP oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dia menilai, kegiatan sosialisasi yang dilakukan Kemenkumham hanya searah, karena penyusunan RKUHP minim melibatkan partisipasi publik. Dia memandang, ketidakjelasan proses dan draf RKUHP yang akan dibahas. Baik Pemerintah dan DPR tidak secara jelas memberikan ketegasan apakah draf yang diedarkan pada acara sosialisasi RKUHP di Manado, merupakan draf terbaru atau hanya sosialisasi draf lama yang ditolak masyarakat pada September 2019. “Untuk itu, Pemerintah dan DPR nampaknya perlu diingatkan lagi bahwa dasar penundaan RKUHP adalah substansial, terkait dengan materi muatan RKUHP.

Source: Jawa Pos June 14, 2021 04:30 UTC