REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mulai 1 April 2026 menerapkan delapan kebijakan baru sebagai respons atas dinamika global sekaligus mendorong efisiensi di dalam negeri. “Jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik,” katanya. Penggunaan kendaraan dinas dibatasi hingga 50 persen, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik. Untuk sektor swasta, pemerintah mengimbau penerapan WFH secara terbatas melalui surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan, dengan penyesuaian pada kebutuhan masing-masing sektor usaha. Layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan dikecualikan dari kebijakan WFH.

Source: Republika March 31, 2026 15:09 UTC