KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan ( OTT) kepada kepala daerah. OTT tersebut diduga terkait korupsi di lingkungan dinas Pemerintah Kota Medan. Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch ( ICW) Donal Fariz mengatakan, OTT akan terus terjadi sepanjang pembenahan di sektor politik tidak pernah dilakukan. "60 persen kasus di KPK itu adalah kasus korupsi politk," ujarnya saat dihubungi Kompas.com Rabu (16/10/2019). Baca juga: Terkena OTT KPK, Ini Profil dan Harta Kekayaan Bupati IndramayuTugas pemerintahAnehnya, menurut dia pemerintah tidak mempunyai agenda untuk pembenahan di sektor politik.

Source: Kompas October 16, 2019 06:46 UTC