TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan Kementerian PUPR telah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantu melaksanakan pengadaaan barang dan jasa menjadi lebih baik. Beliau (KPK) siap untuk membantu kami," kata Menteri Basuki dalam konferensi pers virtual, Selasa, 24 November 2020. Dia mengatakan Kementerian PUPR memiliki 34 balai dan satuan tugas bersama koordinator wilayah KPK dalam pengadaan itu. Kementerian PUPR sedang mengembangkan Platform Digital pengalaman jasa konstruksi untuk Badan Usaha dan Tenaga Kerja Konstruksi jabatan ahli yang disebut dengan Sistem Informasi Pengalaman (Simpan). Dengan demikian, kata dia, lebih efisien dan cepat sehingga Pokja dan panitia pengadaan barang dan jasa tidak perlu verifikasi, serta lebih transparan juga.

Source: Koran Tempo November 24, 2020 12:11 UTC