JawaPos.com – Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja masih belum beredar di publik. Bahkan pada saat rapat paripurna pengesahan UU tersebut, draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut tidak dibagikan ke para anggota dewan. Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto juga kesulitan mendapatkan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut. Seperti diketahui, RUU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan DPR dan Pemeritah dalam Rapat Paripurna DPR pada Senin (5/10) lalu. Disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut juga menimbulkan gejolak seperti elemen buruh yang melakukan mogok kerja mulai dari 6-8 Oktober 2020.

Source: Jawa Pos October 10, 2020 12:24 UTC