Wakil Ketua Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher merasa prihatin dan menyebut pemerintah harus bertanggungjawab meredakan situasi. Pemerintah harus bertanggungjawab meredakan situasi dengan cara-cara persuasif. Menurut Netty, unjuk rasa meluas karena pemerintah kurang terbuka dan transparan terkait isi undang-undang Ciptaker secara utuh dan menyeluruh. “Tolong tunjukkan dengan jujur mana naskah draf final RUU Ciptaker hasil pembahasan Panja dan Timus Baleg DPR RI? Menurut Netty, sejak awal diluncurkan pasal-pasal terkait ketenagakerjaan, investasi dan klaster lainnya dalam Omnibus Law RUU Ciptaker sudah menuai kontroversi.

Source: Jawa Pos October 10, 2020 04:43 UTC