TEMPO.CO, Jakarta - Ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti, menilai langkah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 untuk kepala daerah, hanya langkah reaktif. Instruksi Mendagri ini berisi tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 yang ditujukan bagi para kepala daerah. "Jadi kenapa pakai instruksi Mendagri seperti ini, menurut saya itu respon dari Mendagri karena habis dimarahi oleh Presiden. Secara esensi, Bivitri mengaku sepakat bahwa kepala daerah harus bertanggung jawab terhadap keamanan dan kesehatan di wilayahnya, terutama di masa pandemi. "Cuma harus dilihat juga secara proporsional bahwa pemberhentian Kepala Daerah itu tak lagi bisa dilakukan begitu saja oleh Mendagri," kata Bivitri.

Source: Koran Tempo November 19, 2020 12:00 UTC