Namun data warga yang hendak direlokasi belum juga memperoleh kepastian. ),” ujar Kepala Desa Palihan Kecamatan Temon Kulon Progo Kalisa Paraharyana menggambarkan posisi perangkat desa menghadapi penolak bandara yang tak mau memilih opsi ganti rugi apapun. Padahal untuk warga terdampak langsung, dalam perjanjian pemerintah diwajibkan menyediakan tanah kas desa untuk relokasi warga. Warga penolak bandara yang dimaksud merupakan kelompok Wahana Tri Tunggal. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kulon Progo Sugimo menuturkan memang saat awal pembebasan lahan bandara dimulai, pemerintah menyiapkan lahan relokasi bagi 518 keluarga terdampak.

Source: Koran Tempo February 13, 2017 10:52 UTC