Pendidikan politik kepada internal parpol, lanjut Martin, tampak dalam kaderisasi. “Pendidikan politik dilakukan kepada internal parpol dan kepada masyarakat. Ini terlihat dari pencalonan kepala daerah bukan kader terbaik parpol, bahkan mengambil kader parpol lain,” kata Martin dalam keterangannya, Sabtu (20/7). Konstitusi menempatkan parpol pada kedudukan yang penting, tertuang dalam Pasal 6A, pasangan capres dan cawapres diusung parpol dan gabungan parpol. “Selain itu muncul distrust kepada parpol disebabkan banyak elit parpol termasuk ketua umum parpol terlibat kasus korupsi dan kasus lainnya.

Source: Jawa Pos July 21, 2019 17:15 UTC