JawaPos.com – Pengembang properti menilai alokasi anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp 11 triliun pada tahun ini jauh dari kebutuhan. Dengan anggaran yang terbatas tersebut, pengembang memprediksi realisasi pembangunan rumah murah akan stagnan atau kurang lebih sama dengan realisasi 2018 dan 2019. Usulan skema ini, untuk konsumen dengan penghasilan maksimal sebesar Rp 4 juta disediakan subsidi anggaran sebesar Rp 1 triliun. Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) sebagai salah satu asosiasi yang juga menaungi pengembang yang membangun rumah murah menjelaskan beberapa konsep tersebut. Nah, dana itu kami usulkan bisa dimanfaatkan untuk subsidi perumahan,” beber Endang.

Source: Jawa Pos January 10, 2020 03:42 UTC