JawaPos.com – Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri menyatakan bahwa pada Januari 2021, sekolah diperbolehkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan adaptasi kebiasaan baru. Pengamat Pendidikan dari Komisi Nasional Pendidikan, Andreas Tambah mengatakan, pembukaan sekolah merupakan keputusan dilematis. Masalah lainnya juga terkait dengan penyedia jaringan internet yang mayoritas dikuasai oleh perusahaan swasta yang prinsipnya adalah mencari keuntungan. Ini lah ketidakmampuan pemerintah dalam melaksanakan PJJ daring,” ucapnya. Di sisi masyarakat menengah ke bawah setuju, namun menengah atas menolaknya karena khawatir akan penyebaran virus di sekolah.

Source: Jawa Pos November 29, 2020 06:45 UTC