JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Al Muzzammil Yusuf menyatakan, semestinya pemerintah daerah bersikap arif dalam menyikapi eksistensi masyarakat adat di daerahnya. Hal itu disampaikan Muzzammil menanggapi pembakaran Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gowa, Senin (26/9/2016). Pembakaran dipicu langkah DPRD Gowa yang mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Lembaga Adat Daerah (LAD). Awalnya, unjuk rasa yang digelar pada pukul 13.00 Wita oleh kerukunan Keluarga Kerajaan yang dikawal oleh ratusan pasukan Kerajaan Gowa ini berjalan lancar. Namun, pasukan kerajaan langsung mengamuk dan menyerang masuk ke dalam kantor DPRD setelah sebuah lemparan batu yang bersumber dari dalam kantor DPRD ini.

Source: Kompas September 26, 2016 16:35 UTC