REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar kebijakan publik Universitas Indonesia (UI), Harryadin Mahardika, menilai regulasi untuk transportasi berbasis daring memang harus didesain secara khusus. Harryadin mencontohkan, pemerintah tidak seperti saat mengantisipasi perkembangan industri telekomunikasi. Menurut Harryadin, saat awal revolusi telekomunikasi, pemerintah langsung menjadi bagian industri tersebut. "Kalau di transportasi daring, pemerintah hadir agak belakanggan, jadi ada penyesuaian yang perlu dikejar," lanjut dia. Tetapi, Harryadin menambahkan, keterlambatan pemerintah Indonesia juga dirasa normal.

Source: Republika March 25, 2017 06:22 UTC