REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melakukan berbagai upaya agar keberadaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di berbagai daerah menjadi lebih ramah lingkungan dan tidak mengganggu kehadiran masyarakat sekitar. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RM Karliansyah mengatakan, kehadiran PLTU ramah lingkungan dijamin melalui Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup No 15 tahun 2019. "Peraturan yang ada di dalam Permen No 15 tahun 2019 ini menerapkan baku mutu yang jauh lebih ketat dari baku mutu sebelumnya," kata Karliansyah, akhir pekan ini. Baku mutu yang berlaku dalam peraturan ini jauh lebih ketat jika dibandingkan dengan baku mutu yang berlaku di lingkup regional Asia dan mengadopsi peraturan internasional. Dalam kesempatan terpisah, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu mengatakan, pencemaran lingkungan akibat pembangunan PLTU seharusnya tidak terjadi karena pemberian izin pengelolaan harus memenuhi syarat ramah lingkungan.

Source: Republika September 26, 2020 19:41 UTC