Tetapi, beberapa di antara manajemen transportasi daring menyatakan ketidaksepakatan, setidaknya terhadap tiga dari 11 poin revisi. Harryadin mencontohkan dalam urusan praktis, pemerintah dalam hal ini adalah sebagai pemilik jaringan internet. Menurut Harryadin, seringkalinya para perwakilan jasa aplikasi transportasi daring tidak hadir pada undangan publik, termasuk yang dihadiri pemerintah. Plt Kapuskom Publik Kemenhub JA Barata mengatakan pemerintah tentu sudah sering melakukan perundingan-perundingan dengan manajemen transportasi daring. Terkait aturan batasan kuota, penentuan tarif dan lainnya juga diakui Barata, salah satunya datang dari ide manajemen transportasi daring.

Source: Republika March 25, 2017 08:15 UTC