Dalam rapat tersebut, pemerintah mempersiapkan daftar lokasi perhutanan sosial untuk dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo usai Lebaran. Dalam implementasinya, pemerintah menargetkan lahan untuk program perhutanan sosial dapat mencapai 12,7 juta hektare. Nantinya, program perhutanan sosial ini akan dipayungi dengan Peraturan Presiden. Offtaker itu diperlukan agar produk-produk perhutanan sosial itu dapat langsung dibeli. Baca: Dua Kementrian Diminta Tidak Rebutan Kelola Kawasan KonservasiTerdapat 24 lokasi yang akan menjadi perhutanan sosial.

Source: Koran Tempo June 22, 2017 13:41 UTC