Bukan tanpa alasan tim penasihat hukum SAT mengutip filosofi tokok pejuang itu. Penerbitan SKL oleh SAT dinilai jaksa merupakan perbuatan melawan hukum karena pada proses penyelesaian BLBI telah terjadi misrepresentasi oleh pemegang saham mayoritas BDNI, SN. Antara lain adalah terkait audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2017 yang diminta oleh KPK. Saat itu, SAT bukan lagi siapa-siapa," kata Jamin Ginting, penasihat SAT lainnya. "Persidangan kasus SKL BLBI tersebut juga menimbulkan pertanyaan besar bagi dunia usaha, dimana konsistensi kebijakan negara?

Source: Suara Pembaruan September 18, 2018 10:41 UTC