JawaPos.com - Pemenuhan hak-hak kaum disabilitas terus diperjuangkan sejumlah lembaga swadaya masyarakat. Yakni, pendataan disabilitas, pelayanan publik ramah disabilitas, dan rencana penganggaran yang responsif disabilitas. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Fajri Nursyamsi menerangkan, terkait pendataan terhadap kaum disabilitas saat ini masih belum maksimal. Namun setelah UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disahkan, mereka memiliki persepsi yang sama mengenai definisi disabilitas. Dengan dengan data yang lengkap, pemerintah jadi bisa membuat prioritas fasilitas apa saja yang perlu dibangun untuk kaum disabilitas.

Source: Jawa Pos August 27, 2018 13:52 UTC