TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan sejak 2009, narasi soal memperkuat sistem presidensial selalu digaungkan di Indonesia. "Tapi ternyata, memperkuat sistem presidensial tidak sama dengan memperkuat presiden. Di sisi lain, penguatan sistem presidensial harus selaras dengan menjamin semua kelompok masyarakat memiliki representasi di proses pengambilan keputusan politik. "Hal ini untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyakit bawaan sistem presidensial yakni tendensi mayoritas, di mana mestinya kelompok yang bersedia menjadi penyeimbang sedapat mungkin juga terwakili secara formal. "Satu sisi keran akses partai politik pada posisi publik dibuka besar, tapi di sisi lain partai politik dikelola secara tidak demokratis.

Source: Koran Tempo October 03, 2021 09:00 UTC