Kebijakan THR dianggap tidak mempengaruhi terhadap sikap politik masyarakatREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai, kebijakan peningkatan anggaran gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk PNS bersifat populis. Pengambil kebijakan, dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, ingin meningkatkan citra di hadapan PNS, TNI maupun Polri. Siapapun presidennya, kebijakan pemberian dan kenaikan gaji ke-13 dan THR PNS akan mendatangkan simpati mengingat kebutuhan yang tinggi. Adi justru melihat, kebijakan gaji ke-13 dan THR PNS ini merupakan upaya pemerintah untuk menutupi hujatan terhadap daftar 200 mubaligh versi Kementerian Agama. Pemerintah melakukan gebrakan dengan menambah anggaran THR dan gaji ke-13 untuk PNS, TNI, dan Polri, Rabu (23/5).

Source: Republika May 26, 2018 18:00 UTC