Hal ini karena putusan pemberhentian dari MKD tersebut dikeluarkan detik-detik sebelum paripurna DPR untuk mengesahkan kembali Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Karena, menurutnya, sebelum putusan MKD tersebut keluar, posisi Akom tidak kuat di internal Partai Golkar sehingga mudah digoyahkan dari Ketua DPR. Karenanya, hal ini pun menjadi persoalan serius bagi MKD karena menjadi alat kepentingan partai yang mendominasi di parlemen. "Sebenarnya ketika ada mahkamah etik di parlemen, mestinya parlemen menempatkan figur-figur independen untuk membenahi etik anggota parlemen, tapi ini kan semua parpol. MKD justru sebagai alat untuk melanggengkan kursi kejayaan dominasi di Parlemen," kata dia.

Source: Republika November 30, 2016 17:12 UTC