Selain itu, kebijakan ini juga dikhawatirkan berdampak pada nasib buruh dan petani yang menggantungkan hidupnya pada komoditas tembakau. "Masalahnya, Kementan itu kan nggak punya roadmap yang jelas tentang berapa lahan pertanian, tembakau, jumlah petani, jadi ga akurat. "Mau tidak mau kan impor ya, (akurasi data) itu peluang kalau memang mau semua dalam negeri," katanya. Untuk itu, pemerintah harus mencari alternatif lain untuk para petani agar mereka mau mencari komditas lain yang bisa ditanam sebagai pengganti tembakau. Jadi memang harus jelas, pengendalian konsumsi iya, switching petani, buruhnya juga, industrinya juga.

Source: Jawa Pos October 25, 2017 10:18 UTC