TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan memang tak ada hukum yang melarang politik kekerabatan atau dinasti politik di Indonesia. Namun, kata dia, persoalannya pada etika dan tersedianya ruang setara bagi kader lain yang tak memiliki hubungan kekerabatan dengan elite. Menurut Burhanuddin, dinasti politik harus dipandang sebagai akibat dari proses kelembagaan partai politik yang masih lemah dan dari desain institusi. Wakil Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Hurriyah, sepakat dinasti politik berakibat pada akses yang tak setara dalam proses pencalonan. Salah satu caranya ialah dengan menurunkan syarat pencalonan kepala daerah-wakil kepala daerah.

Source: Koran Tempo July 30, 2020 23:03 UTC