Karena itu, tanpa ada tanda tangan dari Presiden Joko Widodo, Undang-undang (UU) Pemilu tetap berlaku. Muchtar mengatakan, di bawah era reformasi, ada pergeseran kekuasaan dalam membuat regulasi atau UU dari kekasaa eksekutif ke legislatif. "Jika Jokowi tidak menandatangani UU Pemilu apakah bisa berlaku? Menurut hemat saya, UU Pemilu itu tetap berlaku," jelas Muchtar. Dalam persidangan, Hakim Konstitusi, Saldi Isra, meminta pihak pengadu, yakni Habiburrokhman selaku ketua dewan pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) untuk bersabar menanti proses pengundangan UU Pemilu.

Source: Republika August 04, 2017 00:00 UTC