Masa kampanye 71 hari bisa saja menggoda sejumlah pihak melanggar protokol kesehatan. Hal itu dilakukan untuk memastikan kepatuhan protokol kesehatan secara penuh dan proporsional. "Masih diperbolehkannya kampanye terbuka dan pertemuan terbatas membuat pengawasan harus dilakukan secara konsisten dan sinergis," ujar Titi dalam keterangan tertulis yang dikonfirmasi Republika.co.id, Ahad (27/9). Menurut dia, masa kampanye yang cukup panjang yakni selama 71 hari, bisa saja menggoda sejumlah pihak melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Regulasi yang tidak konsisten dapat dilihat dari tidak jelasnya pola penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan.

Source: Republika September 27, 2020 19:18 UTC