Penolakan ini, dirasakan Direktur Maarif Institute, Muhammad Abdullah Dazzar, hanya sebagai alat tawar-menawar politik. "Saya bilang penolakan kebijakan ini, hanya dijadikan sebagai alat tawar-menawar politik. Kebijakan pendidikan, bukanlah instrumen politik murahan untuk tawar-menawar politik. Tidak elok kebijakan pendidikan dijadikan alat politik oleh politikus tunavisi," jelas Dazzar saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (10/8) siang. Hal ini nampak dalam komentar beberapa tokoh mengenai penolakan kebijakan ini.

Source: Republika August 10, 2017 09:11 UTC