Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, saat menjadi Keynote Speaker dalam Seminar yang digelar oleh BULD DPD RI bekerja sama dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. JAKARTA - DPD RI memiliki peran penting dalam pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Peraturan Daerah (Perda), karena DPD RI merupakan representasi daerah yang berjuang untuk kepentingan daerah. Perihal perda yang tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada, solusinya dengan melakukan penguatan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembentukan perda. Seminar juga dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua BULD DPD RI Marthin Billa dan Ahmad Kanedi, Wakil Ketua Komite I DPD RI Abdul Kholik, Anggota BULD DPD RI, dan Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik. Ketiga, DPD tidak akan terlibat secara teknis pembentukan perda dan tidak akan memperpanjang proses pembentukan perda.

Source: Koran Tempo March 24, 2021 12:45 UTC