TEMPO.CO, Jakarta - Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (Perbakin) didesak lebih transparan dalam pengadaan senjata api serta amunisinya. "Perbakin harus menunjukkan izin pengadaan dan tidak melompati prosedur," ujar Koordinator Peneliti Imparsial, Ardi Manto, ketika dihubungi Senin, 9 Oktober 2017. Menurut Ardi, izin yang harus dikantongi Perbakin adalah surat persetujuan dari Kepala Polri serta dari Kementerian Pertahanan. Selain harus mengikuti prosedur, Ardi melanjutkan, Perbakin harus bertanggung jawab atas beredarnya senjata api dan amunisi yang dibeli. "Perbakin harus memberi tahu berapa senjata serta amunisi yang dipegang oleh anggotanya," ujarnya.

Source: Koran Tempo October 10, 2017 05:15 UTC