Jika pada pilkada langsung, tetesan politik uang jatuh langsung ke tangan rakyat pemilih, pada pilkada oleh DPRD, politik uang justru mengalir ke saku para anggota DPRD. Konsekuensinya, jika pilkada langsung diadakan, yang selalu harus merogoh saku dan memeras keringat adalah elite dan oligarki, apalagi jika kandidat pilkada berjumlah banyak. Maka, memilih kepala daerah hanya oleh DPRD adalah agenda elite dan oligarki untuk mengamankan sumber daya dan dengan mudah mengkooptasi demokrasi di tingkat daerah. Elite dan oligarki takut pilkada langsung justru menghasilkan pemimpin yang berada di luar jangkar kontrol mereka. Maka, kita harus sadar, pilkada oleh DPRD adalah agenda elite dan oligarki untuk menguasai Indonesia seperti properti pribadi.

Source: Media Indonesia January 05, 2026 08:07 UTC