JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengaku tak bisa hanya mengandalkan anggaran pendapatan belanja negara ( APBN) murni untuk mendanai pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menaksir, kebutuhan anggaran untuk pemindahan ini mencapai Rp 466 triliun. "Enggak, mungkin kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), mungkin swasta, tapi tidak APBN murni semua. "Kemarin dihitung Bappenas kalau itu Rp 466 triliun, itu negara mungkin Rp 250 triliunan," ungkap Basuki. Dalam rapat terbatas itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan pemindahan ibu kota akan dilakukan di luar Pulau Jawa.

Source: Kompas April 30, 2019 14:31 UTC