JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Atase Imigrasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Dwi Widodo, menyatakan keberatan dengan tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Dwi, ada perbedaan total uang yang disebutkan jaksa dengan yang sebenarnya ia terima. Menurut dia, itu tak digunakan selain untuk pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penerbitan calling visa, dan untuk kegiatan operasional bidang imigrasi pada KBRI Kuala Lumpur. Karena selain tidak ada uang negara yang saya ambil atau saya gunakan, dan uang tersebut juga tidak sepenuhnya saya kuasai atau saya miliki," ujar Dwi. Namun, dalam pengurusan administrasi tersebut, pihak perusahaan dan Dwi diduga melakukan pemungutan uang yang jumlahnya jauh lebih tinggi dari tarif yang sebenarnya.

Source: Kompas October 11, 2017 05:37 UTC