dan perjanjian ART adalah perjanjian antar-pemerintah yang tidak tergantung pada mekanisme hukum domestik AS semata. Pemerintah akan menekankan bahwa 90% usulan Indonesia disetujui dalam ART dan pencapaian ini tetap bernilai strategis. Di sisi lain, pengamat dari Asia Times sebelum perjanjian ditandatangani sudah memperingatkan bahwa jika Mahkamah Agung AS menemukan tarif Trump melanggar hukum, leverage yang mendasari perjanjian-perjanjian tarif resiprokal akan melemah tajam dan segera. ❓ PERTANYAAN YANG HARUS DIJAWAB PEMERINTAH INDONESIA Apakah ART yang sudah ditandatangani tetap sah secara hukum di AS meski landasan tarifnya (IEEPA) dibatalkan? Jika Trump menetapkan tarif baru melalui mekanisme lain, apakah Indonesia perlu renegosiasi atau posisi saat ini sudah cukup protektif?

Source: Koran Tempo February 21, 2026 04:58 UTC