JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana kebijakan rumah rakyat yang digagas capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di dalam dokumen visi misi, menuai kritik. Dalam dokumen tersebut, pasangan nomor urut 02 menyebutkan, percepatan penyediaan perumahan bagi rakyat Indonesia dilakukan dengan menawarkan program land bank untuk rumah rakyat. Selain itu, percepatan juga dilakukan dengan cara pengembangan rumah susun (rusun) oleh swasta dan BUMN serta pembangunan rusun bagi rakyat berpenghasilan rendah dengan biaya terjangkau. "Harus diingat, rumah murah, rumah rakyat, sesuai namanya tidak bisa dibebankan ke swasta ataupun ke mekanisme pasar," kata Bambang kepada Kompas.com, Senin (15/10/2018). Pengadaan perumahan rakyat, kata Bambang, adalah tugas pemerintah, dan bukan swasta.

Source: Kompas October 15, 2018 11:26 UTC