REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penghentian swastanisasi air oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih menjadi pertanyaan bagi sejumlah pihak. Ini harus dibuka ke publik," ujar pengacara publik mewakili Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ), Tommy Albert, kepada Republika, Selasa (16/4). Di sisi lain, Tommy juga mengatakan, dalam proses pengambilalihan pengelolaan air itu, publik juga harus dilibatkan. "Ketertutupan proses pengambilalihan, ketiadaan ruang konsultasi publik, tidak dilayaninya permintaan informasi publik oleh Pemprov justru menunjukan Pemprov masih melihat air bukan urusan publik," kata Tommy menjelaskan. Namun, ia belum menjelaskan secara perinci mengenai kewenangan apa saja yang bisa dikelola PAM Jaya, apakah empat aspek yang telah disebutkan Anies sebelumnya atau tidak.

Source: Republika April 17, 2019 01:52 UTC