JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Jeirry Sumampow menilai putusan Mahkamah Agung (MA) dalam tahapan pemilu berpeluang membuka munculnya praktik suap. Hal itu ia sampaikan dalam menanggapi kasus suap yang dilakukan caleg dari PDI Perjuangan dan melibatkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) nonaktif. Sebab putusan MA membuka peluang bagi upaya atau kemungkinan manipulasi dan suap," ujar Jeirry dalam diskusi di kawasan Manggarai, Jakarta Pusat, Sabtu (11/1/2019). Jeirry lantas mencontohkan situasi jika dalam kasus pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, KPU setuju dengan putusan MA. Sebab KPU bisa bilang (dasarnya) hanya putusan MA dan putusan MA itu menyebutkan bahwa soal PAW jadi kewenangan partai Coba kalau anda bayangkan kejadiannya seperti itu," ungkap Jeirry.

Source: Kompas January 11, 2020 12:33 UTC