JawaPos.com – Akurasi data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Petani yang berimbas pada sulitnya petani mendapatkan pupuk bersubsidi menjadi sorotan DPR. Pembahasan itu menjadi pokok dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV dengan Kementan di gedung DPR, pada Senin (27/1). Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPR Sudin justru menyatakan, ketidakpuasannya terkait e-RDKK tersebut. Sementara itu, Anggota Komisi IV Fraksi PDIP Effendy Sianipar menambahkan, persoalan RDKK sudah menjadi masalah yang menahun dan tidak pernah ada koreksi dan pembaruan. Selain itu, politikus fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang ada Anggota Komisi IV Haerudin meminta kementan bisa mengubah jumlah alokasi pupuk bersubsidi tahun 2020 yang sebesar 7,15 juta ton.

Source: Jawa Pos January 27, 2020 13:41 UTC