REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Raja Thailand menandatangani undang-undang dasar yang disokong militer dan merupakan langkah penting menunju penyelenggaraan pemilihan umum, Kamis (6/4). "Semoga rakyat Thailand bersatu dalam undang-undang ini untuk memelihara demokrasi dan kedaulatan mereka," kata seorang pejabat Kantor Panitera Kerajaan dalam suatu upacara yang gemerlap. Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, yang merebut kekuasaan pada 2014 melalui kudeta mengatakan Thailand saat ini berada dalam perjalanan menuju pemilihan umum dalam waktu 19 bulan seperti yang dimandatkan oleh undang-undang. Militer sebelumnya menjanjikan pemilihan umum akan diselenggarakan pada 2015, setelah mereka merebut kekuasaan dari pemerintahan yang dipimpin oleh Yingluck Shinawatra. Raja Vajiralongkorn menghabiskan sebagian besar waktunya dalam beberapa tahun belakangan ini di Jerman, tempat ia memiliki seorang putra yang sedang bersekolah.

Source: Republika April 07, 2017 06:00 UTC