Dia mengatakan target pembangunan itu bisa menyesuaikan, termasuk apabila Presiden Joko Widodo jadi mengubah nomenklatur di kabinetnya, dengan cara melebur, memisahkan, atau menciptakan kementerian baru di periode keduanya itu. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani menjelaskan bahwa pada 2014 saat menjabat di periode pertama, Jokowi meminta pertimbangan kepada legislatif karena ada perubahan kementerian. Puan menuturkan bahwa nomenklatur kementerian tentu akan berdampak baik dari komisi di DPR itu sendiri sampai organisasi dan alokasi anggaran. “Semoga menteri yang dipilih oleh Jokowi di periode kedua ini adalah menteri-menteri yang punya kapabilitas dan kapasitas dan bisa beda sinergi dengan DPR. Jadi kita harap orang-orang yang akan dipilih adalah orang-orang yang bisa sinergi dengan DPR,” ucapnya.

Source: Koran Tempo October 21, 2019 22:18 UTC