Pria yang biasa dipanggil Romy itu bisa ikut menata dan mengatur kursi pejabat Kemenag. Kasus yang melibatkan Romy menunjukkan bahwa sistem tersebut masih bisa diintervensi dari luar. Dalam kasus dugaan korupsi pengisian jabatan di Kemenag, Romy dijerat dengan pasal suap. Namun, karena merupakan orang yang berada di luar struktur Kemenag, Romy seharusnya tidak bisa mengatur jabatan. "Makanya, dalam (wacana) revisi UU Tipikor, didorong oleh KPK soal perdagangan pengaruh," ucap Direktur Indonesia Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar.

Source: Jawa Pos March 18, 2019 05:37 UTC