JawaPos.com - Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi bersaksi di sidang korupsi e-KTP yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Namun dalam proses pembahasan anggaran e-KTP, Gawaman mengaku tidak tahu. Bukan hanya e-KTP, anggaran yang lain juga,” kata dia di persidangan. “Di dalam PMK (peraturan menteri keuangan) disebutkan pasal 104, rencana kerja anggaran kalau eselon satu bertanggung jawab dalam program menandatangani dirjen, tanda tangan DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) sekjen. Di dalam dakwaan Irman, Gamawan disebut menerima honor dari uang yang berasal dari Andi Narogong.

Source: Jawa Pos October 09, 2017 06:56 UTC