TEMPO/Maria FransiscaTEMPO.CO, Jakarta - Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) berharap pemerintah menyiapkan lembaga khusus untuk mengelola saham Freeport yang akan diserahkan kepada masyarakat adat Papua. Direktur Eksekutif KPPOD Robert E. Jaweng mengungkapkan pemerintah harus menyiapkan lembaga khusus yang nantinya akan memantau dan mengelola jatah suku-suku di Papua tersebut atas saham Freeport sebesar 5 persen. "Isu yang sangat penting adalah bagaimana mengelola anggaran yang ada sehingga tidak menumbuhkan sisi konsumerisme," katanya menjelaskan, Jumat, 10 Maret 2017. Adapun jika pemerintah yang mengelola, dia tidak yakin dengan pemerintah Papua, karena pemerintah daerah di sana banyak dinaungi oleh elite politik. "Kalau dalam bentuk saham tidak yakin akan betul-betul digunakan dengan tepat untuk masyarakat," ujarnya memaparkan.

Source: Koran Tempo March 11, 2017 06:42 UTC