Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPDI) Abraham Paul Liyanto mendesak pemerintah untuk mengusut modus pembentukan desa siluman. Aparat penegak hukum juga harus segera bertindak karena pembentukan desa siluman sebagai bentuk korupsi yang dilakukan secara terencana. Para pelaku harus dihukum seberat-beratnya karena mereka mencuri uang rakyat," tegas senator dari Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini. Jika benar, aparat penegak hukum, termasuk KPK harus bekerja," tuturnya. Dalam lima tahun terakhir, anggaran dana desa melonjak hingga tiga kali lipat, yakni dari Rp 20,76 triliun pada 2015, Rp 70 triliun pada 2019, dan menjadi Rp 72 triliun pada 2020.

Source: Suara Pembaruan November 08, 2019 05:16 UTC