TEMPO/Muhammad HidayatTEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau KontraS menilai setahun Jokowi - Ma'ruf, Indonesia mengalami resesi demokrasi. KontraS mencatat, setahun pemerintahan Jokowi langkah yang diambil justru makin kontraproduktif dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan menyejahterakan masyarakat. Dalam aspek penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, tahun ini nyaris tidak ada kemajuan, dan dalam beberapa hal justru terjadi kemunduran. Jaksa Agung menyatakan tragedi Semanggi I dan Semanggi II bukan merupakan peristiwa pelanggaran HAM berat, serta diangkatnya aktor-aktor pelanggaran HAM berat sebagai pejabat pemerintahan. Keseluruhan peristiwa ini menegaskan bahwa isu pelanggaran HAM berat bagi Joko Widodo hanya merupakan komoditas politik tanpa ada niatan untuk benar-benar menyelesaikannya.

Source: Koran Tempo October 19, 2020 11:01 UTC