Tepatnya setelah ada revisi terhadap UU KPK. Baca juga: KPK Minta Data Penerima BSU Dikroscek ke Ditjen Pajak”Kalau ada laporan (dugaan korupsi, Red), sekarang susah untuk langsung ditangani,” ungkap seorang penyelidik KPK kepada Jawa Pos. Dia mengungkapkan bahwa semua itu terjadi lantaran aturan izin penyadapan kini harus melalui Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Penyidik senior KPK Novel Baswedan dalam paparannya ketika menjadi saksi di sidang gugatan UU KPK di Mahkamah Konstitusi (MK) menjelaskan, alur penyadapan melewati beberapa tahapan. Mantan Ketua KPK Abraham Samad mengakui, pelaksanaan OTT sebelum berlakunya UU KPK yang baru tak seribet sekarang.

Source: Jawa Pos October 04, 2020 03:02 UTC