TEMPO/Amston ProbelTEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Muzani mengatakan, terkait dengan Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi, Polri harus patuh pada perintah Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan Muzani sehubungan dengan berlanjutnya pembahasan mengenai rencana pendirian Densus Antikorupsi di kalangan legislator. Baca: Gerindra: Seharusnya DPR Berhenti Membahas Densus Antikorupsi...Muzani mengatakan pembentukan Densus Antikorupsi merupakan duplikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga fraksi partainya di parlemen menolak pembentukan densus itu. Menurut dia, Densus Antikorupsi sama seperti satuan lain yang telah mengalami peningkatan, seperti Densus 88 Antiteror dan Korps Lalu Lintas. Muzani menilai anggaran Densus Antikorupsi itu tidak pas.

Source: Koran Tempo October 25, 2017 08:30 UTC