Tak boleh ada pejabat daerah yang berbeda narasi dari pemerintah pusat terkait mudikREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menegaskan kebijakan terkait larangan mudik merupakan keputusan yang harus dijalankan oleh seluruh daerah di Indonesia. Ia pun mengatakan, tak boleh ada pejabat daerah yang berbeda narasi dari pemerintah pusat terkait kebijakan larangan mudik ini. Seluruh daerah, kata dia, harus mengikuti aturan yang diputuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait larangan mudik. “Sehingga keputusan dilarang mudik ini mohon kiranya narasinya adalah narasi tunggal. Doni menjelaskan, Presiden sudah beberapa kali menegaskan terkait ketentuan larangan mudik lebaran.

Source: Republika May 03, 2021 08:59 UTC