JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mendukung dibentuknya Dewan Kerukunan Nasional yang disepakati saat rapat paripurna kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Rabu (4/1/2016). Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, Dewan Kerukunan Nasional akan menjadi penengah bagi konflik antarmasyarakat. (Baca: Kerancuan Seputar Pembentukan Dewan Kerukunan Nasional)Menurut dia, bangsa Indonesia sebetulnya selalu mengedepankan musyawarah tiap kali terdapat masalah. Namun, Direktur Eksekutif Human Rights Group (HRWG) Muhammad Hafiz menganggap, pembentukan Dewan Kerukunan Nasional berpotensi menghambat kebijakan reformasi bidang hukum yang menjadi prioritas Presiden Jokowi. (Baca: Pemerintah Akan Bentuk Dewan Kerukunan Nasional)Konsep Dewan Kerukunan yang dimaksud pemerintah seolah ingin mengenyampingkan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

Source: Kompas January 20, 2017 09:58 UTC