Seperti pungli yang kerap terjadi dalam pelayanan masyarakat, seperti pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), pengurusan surat-surat kendaraan, dan lain sebagainya. "Demikian juga Polri harus konsisten dalam penegakan hukum pembersihan ke dalam. Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Polri terhadap pegawai Kementerian Perhubungan, kata Fickar, sangat mungkin untuk menjadi titik awal melakukan reformasi hukum di tubuh Polri. Terutama, dalam urusan pemberantasan budaya pungli dan korupsi di internal Polri sendiri. "Polri harus transparan meminta bantuan masyarakat untuk mengawasi semua aktivitas polri yang berkaitan dengn pelayanan masyarakat.

Source: Republika October 12, 2016 10:30 UTC