Hal itu ditandai peningkatan jumlah Opini WTP dari LKKL yang sebelumnya pada 2018 sebanyak 81 menjadi 84 untuk tahun anggaran 2019. Pemerintah daerah yang mendapatkan Opini WTP tersebut terdiri dari 34 pemerintah provinsi, 87 pemerintah kota, dan 365 pemerintah kabupaten. “Apabila dibandingkan 2018 maka keberhasilan pemda yang mendapatkan Opini WTP atas LKPD nya meningkat sebesar 7,9 persen,” kata Sri Mulyani. Sementara itu, Sri Mulyani meminta kepada K/L dan pemda yang belum mendapat Opini WTP dapat melakukan langkah-langkah efektif dan terukur dalam menyelesaikan serta menindaklanjuti temuan-temuan maupun rekomendasi BPK. “Sehingga pengelolaan keuangan negara di masing-masing K/L serta pemda dapat memperoleh Opini WTP pada 2020 ini dan akan menggambarkan perbaikan tata kelola serta komitmen dari keseluruhan pimpinan K/L dan pemda,” katanya.

Source: Koran Tempo September 22, 2020 03:00 UTC